KUALA KAPUAS – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas, Beben, mendesak pemerintah daerah menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) tanpa memihak wilayah tertentu.
Desakan tersebut disampaikan Beben setelah pembahasan anggaran di Kuala Kapuas, Selasa (28/10/2026). Anggota Komisi III DPRD Kapuas itu menegaskan, pemerintah harus memastikan alokasi anggaran pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat di setiap dapil.
“Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kapuas agar pembangunan melalui penggunaan APBD berkeadilan di masing-masing dapil, sehingga adil dan merata tanpa memihak,” tegas Beben.
Menurut dia, setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan di semua wilayah, mulai dari Kapuas Hilir hingga Kapuas Hulu.
Beben menilai, pemerintah perlu menjaga keseimbangan alokasi anggaran agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antardaerah. Ia menegaskan, seluruh dapil berhak mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Beben Tegaskan Aspirasi Rakyat Harus Masuk APBD
Beben menjelaskan, usulan yang disampaikan DPRD berasal dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai kegiatan, termasuk reses dan pertemuan dengan konstituen.
“Karena yang kami usulkan berdasarkan aspirasi masyarakat di dapil kami masing-masing. Itu suara rakyat, jeritan rakyat di bawah. Kalau itu tidak muncul di APBD, apa artinya kami selaku wakil mereka?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan peran DPRD dalam pembahasan anggaran apabila usulan masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jangan jadikan DPRD ini hanya stempel. Kami dipilih rakyat. Kalau aspirasi dapil kami tidak diakomodasi, lalu untuk apa kami ada di sini? Untuk apa APBD dibahas bersama? Lebih baik pemerintah susun sendiri,” kata Beben.
Minta Pemerintah Evaluasi Alokasi Anggaran
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan, Beben meminta bupati dan jajaran perangkat daerah mengevaluasi pola penganggaran agar lebih memperhatikan kebutuhan setiap wilayah.
Ia mengingatkan, ketimpangan pembangunan dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Kapuas.
Menurut Beben, APBD merupakan anggaran untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah tertentu.
“Prinsip kami di Fraksi Gerindra jelas: adil, merata, tanpa memihak. Semua dapil berhak merasakan pembangunan. Jangan tunggu rakyat marah,” pungkasnya.
